Informasi Berkala

Profil Perusahaan

1. Tugas dan Fungsi Pokok Perusahaan

2. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan

3. Informasi Jenis Kegiatan Usaha

4. Jangka Waktu Pendirian Perusahaan

5. Permodalan Perusahaan

6. Struktur Organisasi

7. Nama Lengkap Para Pemegang Saham

8. Direksi Perusahaan

9. Dewan Komisaris

10. LHKPN

11. Hasil Penilaian Auditor Eksternal, Lembaga Pemeringkat Kredit & Lembaga Pemeringkat Lainnya

12. Sistem Alokasi dan Remunerasi Anggota Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi

13. Mekanisme Penetapan Direksi, Komisaris & Dewan Pengawas

14. Kasus Hukum yang Berdasarkan Undang-Undang Terbuka Sebagai Informasi Publik

15. Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

16. Pengumuman Penerbitan Efek yang Bersifat Utang

17. Penggantian Akuntan yang Mengaudit Perusahaan

18. Informasi Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan

19. Kegiatan Penugasan Pemerintah dan/atau Kewajiban Pelayanan Umum atau Subsidi

Program Strategis Perusahaan

20. Program-program Perusahaan Tahun 2026

21. Program Strategis atau Prioritas Perusahaan Tahun 2026

22. Agenda Penting Pelaksanaan Tugas Perusahaan 2026

23. Program Perusahaan yang Sedang Berlangsung dan Telah Dilaksanakan

Informasi Keuangan

24. Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2025

25. Laporan Keuangan Tahun 2025 (audited)

26. Laporan Neraca Laba Rugi Tahun 2025 (audited)

27. Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2025 (audited)

28. Informasi Keuangan Lainnya Tahun 2026

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2026

29. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima Tahun 2026

30. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

31. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak

32. Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

33. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Pelaporan Pelanggaran

34. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan

35. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan

Pengadaan Barang dan Jasa

36. Daftar Seluruh Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2026

37. Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021

38. Dokumen Tahap Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021

39. Dokumen Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021

40. Daftar Surat-surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya

41. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2026

42. Pengadaan Strategis Paket 1 pengadaan barang dan jasa dengan status selesai tender Tahun 2026

43. Pengadaan Strategis Paket 2 pelelangan barang dan jasa dengan status selesai tender Tahun 2026

44. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

45. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS

46. Spesifikasi Teknis

47. Rancangan Kontrak

48. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi

49. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan

50. Daftar Kuantitas dan Harga

51. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan

52. Gambar Rancangan Pekerjaan

53. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

54. Dokumen Penawaran Administratif

55. Surat Penawaran Penyedia

56. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

57. Berita Acara Penjelasan

58. Berita Acara Negosiasi

59. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding

60. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia

61. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

62. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

63. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan

64. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak

65. Surat Perintah Mulai Kerja

66. Surat Jaminan Pelaksanaan

67. Surat Jaminan Uang Muka

68. Surat Jaminan Pemeliharaan

69. Surat Tagihan

70. Surat Perintah Membayar

71. Surat Perintah Pencairan Dana

72. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

73. Laporan Penyelesaian Pekerjaan

74. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

75. Regulasi yang menjamin transparansi pengadaan barang dan jasa

77. Unit pengadaan barang dan jasa atau layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyajikan informasi-informasi yang dapat diakses publik

78. Unit pengadaan barang dan jasa atau layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi-informasi dalam bentuk dokumen-dokumen PBJ yang telah dinyatakan terbuka bagi publik

79. Unit pengadaan barang dan jasa atau layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi-informasi berkaitan penyedia/vendor yang dapat diakses publik

80. Sistem Informasi elektronik unit PBJ menyediakan mekanisme permohonan informasi