Informasi Berkala

Profil Perusahaan

1. Tugas dan Fungsi Pokok Perusahaan

2. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan

3. Informasi Jenis Kegiatan Usaha

4. Jangka Waktu Pendirian Perusahaan

5. Permodalan Perusahaan

6. Struktur Organisasi

7. Nama Lengkap Para Pemegang Saham

8. Direksi Perusahaan

9. Dewan Komisaris

10. LHKPN

11. Hasil Penilaian Auditor Eksternal, Lembaga Pemeringkat Kredit & Lembaga Pemeringkat Lainnya

12. Sistem Alokasi dan Remunerasi Anggota Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi

13. Mekanisme Penetapan Direksi, Komisaris & Dewan Pengawas

14. Kasus Hukum yang Berdasarkan Undang-Undang Terbuka Sebagai Informasi Publik

15. Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

16. Pengumuman Penerbitan Efek yang Bersifat Utang

17. Penggantian Akuntan yang Mengaudit Perusahaan

18. Informasi Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan

19. Kegiatan Penugasan Pemerintah dan/atau Kewajiban Pelayanan Umum atau Subsidi

Program Strategis Perusahaan

20. Program-program Perusahaan Tahun 2024-2025

21. Program Strategis Perusahaan Tahun 2024-2025

22. Agenda dan Pelaksanaan Tugas Perusahaan

23. Program Perusahaan yang Sedang Berlangsung dan Telah Dilaksanakan

24. Dokumen Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2024

Informasi Keuangan

25. Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2024

26. Laporan Keuangan Tahun 2024 (audited)

27. Laporan Neraca Laba Rugi Tahun 2024 (audited)

28. Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2024 (audited)

29. Informasi Keuangan Lainnya Tahun 2024

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025

30. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima

31. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

31. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak

33. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik

34. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Pelaporan Pelanggaran

35. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan

36. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan

Pengadaan Barang dan Jasa

37. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

38. Pengadaan Strategis Paket 1 pengadaan barang dan jasa dengan status selesai tender Tahun 2025

39. Pengadaan Strategis Paket 2 pelelangan barang dan jasa dengan status selesai tender Tahun 2025

40. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

41. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS

42. Spesifikasi Teknis

43. Rancangan Kontrak

44. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi

45. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan

46. Daftar Kuantitas dan Harga

47. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan

48. Gambar Rancangan Pekerjaan

49. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

50. Dokumen Penawaran Administratif

51. Surat Penawaran Penyedia

52. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

53. Berita Acara Penjelasan

54. Berita Acara Negosiasi

55. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding

56. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia

57. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

58. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

59. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan

60. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak

61. Surat Perintah Mulai Kerja

62. Surat Jaminan Pelaksanaan

63. Surat Jaminan Uang Muka

64. Surat Jaminan Pemeliharaan

65. Surat Tagihan

66. Surat Perintah Membayar

67. Surat Perintah Pencairan Dana

68. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

69. Laporan Penyelesaian Pekerjaan

70. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

71. Regulasi yang menjamin transparansi pengadaan barang dan jasa

73. Unit pengadaan barang dan jasa atau layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyajikan informasi-informasi yang dapat diakses publik

74. Unit pengadaan barang dan jasa atau layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi-informasi dalam bentuk dokumen-dokumen PBJ yang telah dinyatakan terbuka bagi publik

75. Unit pengadaan barang dan jasa atau layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi-informasi berkaitan penyedia/vendor yang dapat diakses publik

76. Sistem Informasi elektronik unit PBJ menyediakan mekanisme permohonan informasi