Informasi Berkala

Profil Perusahaan

1. Tugas dan Fungsi Pokok Perusahaan

2. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan

3. Informasi Jenis Kegiatan Usaha

4. Jangka Waktu Pendirian Perusahaan

5. Permodalan Perusahaan

6. Struktur Organisasi

7. Nama Lengkap Para Pemegang Saham

8. Direksi Perusahaan

9. Dewan Komisaris

10. LHKPN

11. Hasil Penilaian Auditor Eksternal, Lembaga Pemeringkat Kredit & Lembaga Pemeringkat Lainnya

12. Sistem Alokasi dan Remunerasi Anggota Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi

13. Mekanisme Penetapan Direksi, Komisaris & Dewan Pengawas

14. Kasus Hukum yang Berdasarkan Undang-Undang Terbuka Sebagai Informasi Publik

15. Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

16. Pengumuman Penerbitan Efek yang Bersifat Utang

17. Penggantian Akuntan yang Mengaudit Perusahaan

18. Informasi Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan

19. Kegiatan Penugasan Pemerintah dan/atau Kewajiban Pelayanan Umum atau Subsidi

Program Strategis Perusahaan

20. Program-program Perusahaan Tahun 2026

21. Program Strategis Pegawai Tahun 2026

22. Program-program Perusahaan Tahun 2024-2025

23. Program Strategis Perusahaan Tahun 2024-2025

24. Agenda dan Pelaksanaan Tugas Perusahaan

25. Program Perusahaan yang Sedang Berlangsung dan Telah Dilaksanakan

26. Dokumen Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2024

Informasi Keuangan

27. Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2024

28. Laporan Keuangan Tahun 2024 (audited)

29. Laporan Neraca Laba Rugi Tahun 2024 (audited)

30. Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2024 (audited)

31. Informasi Keuangan Lainnya Tahun 2024

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2026

32. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima

33. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

34. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak

35. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik

36. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Pelaporan Pelanggaran

37. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan

38. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan

Pengadaan Barang dan Jasa

39. Daftar Seluruh Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

40. Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021

41. Dokumen Tahap Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021

42. Dokumen Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021

43. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

44. Pengadaan Strategis Paket 1 pengadaan barang dan jasa dengan status selesai tender Tahun 2025

45. Pengadaan Strategis Paket 2 pelelangan barang dan jasa dengan status selesai tender Tahun 2025

46. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

47. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS

48. Spesifikasi Teknis

49. Rancangan Kontrak

50. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi

51. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan

52. Daftar Kuantitas dan Harga

53. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan

54. Gambar Rancangan Pekerjaan

55. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

56. Dokumen Penawaran Administratif

57. Surat Penawaran Penyedia

58. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

59. Berita Acara Penjelasan

60. Berita Acara Negosiasi

61. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding

62. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia

63. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

64. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

65. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan

66. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak

67. Surat Perintah Mulai Kerja

68. Surat Jaminan Pelaksanaan

69. Surat Jaminan Uang Muka

70. Surat Jaminan Pemeliharaan

71. Surat Tagihan

72. Surat Perintah Membayar

73. Surat Perintah Pencairan Dana

74. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

75. Laporan Penyelesaian Pekerjaan

76. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

77. Regulasi yang menjamin transparansi pengadaan barang dan jasa

79. Unit pengadaan barang dan jasa atau layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyajikan informasi-informasi yang dapat diakses publik

80. Unit pengadaan barang dan jasa atau layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi-informasi dalam bentuk dokumen-dokumen PBJ yang telah dinyatakan terbuka bagi publik

81. Unit pengadaan barang dan jasa atau layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi-informasi berkaitan penyedia/vendor yang dapat diakses publik

82. Sistem Informasi elektronik unit PBJ menyediakan mekanisme permohonan informasi